BEKASI, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai melampaui target dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut tidak serta-merta diapresiasi, melainkan menjadi bahan evaluasi serius terkait akurasi perencanaan program.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, menegaskan bahwa realisasi program yang melebihi target justru perlu dikaji lebih dalam. Ia mempertanyakan apakah hal itu mencerminkan kinerja optimal, atau justru menunjukkan lemahnya penetapan target sejak awal.
“Capaian yang melampaui target harus dilihat secara komprehensif. Apakah targetnya yang terlalu rendah, atau memang pelaksanaan programnya yang sangat efektif,” ujar Encep di Kota Bekasi, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, pembahasan LKPJ Gubernur 2025 menjadi momentum penting untuk menguji konsistensi antara perencanaan dan implementasi program pemerintah daerah. Evaluasi ini juga dinilai krusial guna memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Selama tiga hari pembahasan yang digelar di sejumlah wilayah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi, Komisi V memfokuskan pendalaman pada berbagai sektor strategis. Di antaranya pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tenaga kerja dan kesehatan.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan dalam pembahasan ini, termasuk Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, hingga Dinas Kesehatan beserta jajaran rumah sakit dan laboratorium daerah. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting untuk mendapatkan gambaran utuh terkait pelaksanaan program.
“LKPJ ini adalah instrumen evaluasi. Hasilnya harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Hasil pendalaman di tingkat komisi nantinya akan dirumuskan dalam rekomendasi DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Komisi V berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan konkret dalam kualitas perencanaan dan pelayanan publik di Jawa Barat.