BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah itu diambil setelah muncul polemik kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dan mencuatnya isu besaran dana Rp50 triliun yang akan digelontorkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan MBG di Jabar tahun 2026.
Menurut Iwan, insiden keracunan yang terjadi tidak boleh terulang kembali. Meski program MBG merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki gizi masyarakat, terutama pelajar, evaluasi total mutlak dilakukan.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, adalah prioritas utama. Tidak boleh ada lagi insiden keracunan. Pemerintah daerah dan DPRD harus siap mengawal program baik dari Presiden ini,” tegas Iwan, Selasa (21/10/2025).
Iwan menyambut positif pembentukan Tim Evaluasi dan Satgas MBG Provinsi Jabar oleh Pemprov. Menurutnya, pembentukan tim ini menunjukkan keseriusan daerah menjaga kualitas setiap tahapan penyediaan makanan.
Ia juga menilai penting adanya pengawasan independen di lapangan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, waktu penyajian, hingga uji kelayakan sebelum makanan disalurkan kepada penerima.
“Tim Satgas harus bekerja tanpa kompromi. Pemeriksaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi wajib dilakukan secara ketat,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Iwan menyebut alokasi Rp50 triliun dari BGN bukan hanya mendukung perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi bagi Jawa Barat. Ia menekankan agar dana sebesar itu benar-benar berputar di dalam daerah, melibatkan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
“Filosofi MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga memberi penghidupan. Uang ini harus berputar di Jawa Barat. Petani kita untung, UMKM kita maju,” tegasnya.
Untuk memastikan hal itu, DPRD Jabar siap membentuk Tim Pengawas Khusus guna memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga realisasi di tahun 2026.
“Dana Rp50 triliun ini harus benar-benar dioptimalkan untuk perbaikan gizi dan penggerak ekonomi lokal. Kami di DPRD akan awasi penuh agar tepat sasaran,” ujar Iwan.
Di akhir keterangannya, Iwan mendukung sikap tegas Gubernur Dedi Mulyadi yang akan menindak hukum penyedia atau pihak mana pun yang menurunkan kualitas makanan di bawah standar Rp10 ribu per porsi.
“Ancaman sanksi hukum adalah garansi bahwa program ini dijalankan dengan integritas. MBG tidak boleh jadi ladang proyek, tapi harus jadi ladang manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.