Lewati ke konten
Bandung, Matainvestigasi.com – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar (RDP) dengan para bos perusahaaan smelter nikel yang mayoritas dari China untuk membahas tata kelola niaga nikel di Indonesia hari Kamis, 8 Juni 2023 berjalan alot, Jum’at (09/06).
Saat rapat dimulai, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat meminta masing-masing bos smelter untuk memperkenalkan diri dan perusahaannya secara singkat.
Namun, ternyata banyak bos smelter yang tidak bisa hadir. Sementara itu, beberapa dirut dan perwakilan perusahaan yang hadir kebanyakan tidak bisa berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa China dan Inggris.
“Ini adalah RDP resmi dan seluruh RDP harus dilakukan dengan Bahasa Indonesia ini aturannya, jadi kalian mesti membawa seseorang yang bisa bicara dalam berbahasa Indonesia sebagai perwakilan di sini,” kata Eddy kepada beberapa direksi perusahaan.
Beberapa Direktur Utama (Dirut) perusahaan yang memang merupakan warga negara asing (WNA), pada akhirnya memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin.
Rapat itu turut melibatkan Plt Direktur Jenderal Minerba (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Muhammad Wafid dan Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian Taufik Bawazierdan.
Dan alhasil, para Dirut perusahaan smelter nikel tersebut akhirnya ditemani penerjemah atau manager komunikasi perusahaan saat menyampaikan pemaparan mereka. Disisi lain, Komisi VII DPR RI juga mengeluarkan banyaknya bos perusahaan smelter nikel yang tidak hadir dalam rapat.
Adapun juga Dirut perusahaan smelter yang tidak hadir yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry, dengan alasan sudah diwakili oleh PT Gunbuster Nickel yang merupakan perusahaan satu grup.
Kemudian, ada juga Dirut yang juga tidak hadir yakni dari PT Weda Bay Nickel, Pt Indonesia Tsingshan Stainless. “itu akan menjadi catatan (Dirut yang tidak hadir dalam rapat), nantinya kita akan panggil sendiri, “ujar Eddy. (Red)
