BANDUNG — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pembentukan Holding BUMD PT Sanggabuana terus dipacu di tingkat legislatif.
Pemprov Jawa Barat resmi menyampaikan nota pengantar pembentukan holding tersebut pada rapat Paripurna, Rabu (19/8) sore. Tanpa mengulur waktu, DPRD Jawa Barat langsung menggelar dua rapat paripurna sekaligus pada Kamis (20/8/2026).
Paripurna pertama dengan agenda Pandangan Umum Fraksi digelar pukul 13.00 WIB. Memasuki sesi sore, DPRD Jawa Barat langsung melanjutkan agenda Jawaban Gubernur serta pengesahan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Langkah kilat legislasi ini langsung memicu penekanan tajam dari jajaran fraksi di dewan.
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Dede Candra memberikan tanggapan resmi atas langkah cepat pembahasan Raperda tersebut. Secara prinsipil, pihak fraksi menyambut baik pembentukan holding guna mendorong perbenahan menyeluruh pada badan usaha milik daerah.
“Ini bisa menjadi salah satu strategi memperbaiki tata kelola BUMD,” kata Dede Candra.
Demokrat Minta Kejelasan Kajian Komprehensif Holding PT Sanggabuana
Kendati memberikan respons positif terhadap rencana aksi penggabungan perusahaan daerah, Fraksi Partai Demokrat melayangkan sejumlah catatan krusial. Salah satu yang mendasar adalah kejelasan studi kelayakan sebelum payung hukum disahkan.
Dede Candra menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat harus memaparkan secara menyeluruh dasar pertimbangan ilmiah dari aksi korporasi daerah ini. Pihaknya mempertanyakan secara langsung keberadaan kajian komprehensif yang menjadi fondasi utama dalam rencana pembentukan Holding BUMD PT Sanggabuana tersebut.
Pengisian Jajaran Direksi Harus Bebas Intervensi
Selain masalah kelayakan, penataan struktur pengelola PT Sanggabuana menjadi fokus penekanan utama Fraksi Partai Demokrat. Penetapan figur kunci di dalam manajemen BUMD tidak boleh terjebak pada praktik konvensional yang merusak profesionalisme korporasi.
Pihak legislatif menuntut adanya jaminan mutlak agar mekanisme pengisian jajaran manajemen berjalan secara terbuka tanpa intervensi pihak luar. Proses penunjukan jajaran eksekutif dan pengawas harus berpatokan penuh pada kompetensi serta rekam jejak yang teruji.
“Perlu dilakukan secara transparan. Jangan sampai dominan pertimbangan politik atau kepentingan tertentu,” kata Dede Candra.
Penetapan Modal Harus Proporsional
Catatan kritis Fraksi Partai Demokrat juga mengincar alokasi keuangan yang bakal digelontorkan untuk menyokong operasional Holding BUMD PT Sanggabuana. Pihaknya mempertanyakan secara tegas formulasinya agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fraksi ini mengingatkan agar besaran penyertaan modal dihitung cermat dengan mempertimbangkan daya dukung fiskal yang dimiliki Jawa Barat saat ini. Pengucuran dana segar kepada badan usaha daerah wajib dikalkulasi secara rasional demi menjaga kestabilan kas daerah.
“Ini harus ditetapkan secara proporsional dengan kondisi keuangan daerah,” kata Dede Candra. (chox)