BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Dorongan dari DPRD Jawa Barat kembali menguat terkait pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan menilai, tanpa sertifikasi tersebut, kualitas dan keamanan pangan di lapangan rawan tidak terkontrol dan itu adalah risiko yang tidak bisa ditoleransi.
Anggota DPRD Jabar, Dede Chandra Sasmita, menekankan bahwa standar higiene merupakan garis batas minimum yang wajib dipenuhi semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Baginya, sertifikasi bukan hanya formalitas administratif, tapi wujud tanggung jawab pemerintah dalam memastikan anak sekolah menerima makanan yang aman.
“Kalau masih proses pengajuan, itu langkah awal yang baik. Tapi dapur yang sudah punya sertifikat harus jelas diprioritaskan. Yang belum, jangan nunggu lama—lengkapi semua syarat dan segera ajukan. Kita bicara soal keamanan pangan. Risiko seperti keracunan bisa muncul kalau higienenya tidak standar,” ujar Dede dengan tegas, Senin (17/11/2025).
Pernyataan DPRD ini muncul seiring laporan terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang menggambarkan progres sertifikasi masih belum merata.
Dari 288 SPPG, tercatat:
• 195 SPPG (67%) telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS).
Pelatihan diikuti seluruh pegawai dapur rata-rata 47 orang per SPPG.
• 163 SPPG (56,5%) sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan oleh Puskesmas.
Pemeriksaan meliputi sanitasi dapur, kualitas air, kebersihan peralatan, serta fasilitas penyajian.
• 163 SPPG juga telah mengirim sampel makanan, alat makan, dan air untuk diuji di LABKESDA.
Namun, sertifikasi penuh masih jauh dari target. Hingga saat ini, baru 35 SPPG (12,6%) yang berhasil memperoleh SLHS.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, memastikan pihaknya terus memacu percepatan. Ia menegaskan bahwa SLHS adalah komponen penting untuk menjamin mutu pelayanan MBG.
“Tujuan kami memastikan semua SPPG memenuhi standar yang sama. Sertifikasi ini memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak aman, bersih, dan layak. Tidak boleh ada kompromi,” kata Fusia.
DPRD Jabar menilai pencapaian ini masih harus dikejar lebih agresif. Bagi mereka, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada standar keamanan makanan yang terukur, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan.
