PANGANDARAN, MATAINVESTIGASI.COM – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan langsung ke Satuan Pelayanan Pusat Sosial Bina Remaja (PSBR) Ciganjeng di Kabupaten Pangandaran. Dalam kunjungan tersebut, DPRD menyoroti penurunan jumlah anak binaan yang dinilai berpotensi mempersempit jangkauan layanan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Hj. Siti Muntamah, mengatakan kunjungan kerja itu bertujuan memastikan fungsi utama PSBR Ciganjeng sebagai lembaga pembinaan mental, sosial, dan keterampilan remaja tetap berjalan optimal, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Siti mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi V, jumlah anak binaan PSBR Ciganjeng mengalami penurunan cukup signifikan. Jika sebelumnya lembaga tersebut mampu menampung sekitar 70 remaja per tahun dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, kini jumlahnya menyusut menjadi sekitar 50 orang.
“Penurunan kuota ini menjadi perhatian serius kami karena berkaitan langsung dengan akses layanan rehabilitasi sosial bagi remaja yang memiliki persoalan sosial. Efisiensi anggaran memang perlu, tetapi dampaknya terhadap pelayanan harus dikaji secara matang,” ujar Siti usai kunjungan kerja, Selasa (13/1/2026).
Selain soal anggaran, Komisi V DPRD Jabar juga menaruh perhatian terhadap rencana pengalihan sebagian lahan PSBR Ciganjeng seluas kurang lebih satu hektare yang akan digunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Menurut Siti, rencana tersebut harus disertai perencanaan tata ruang yang jelas agar tidak mengganggu fungsi utama rehabilitasi sosial.
Ia menekankan pentingnya pemisahan akses dan aktivitas antara PSBR dengan sekolah formal yang akan dibangun. Proses pembinaan remaja, kata dia, membutuhkan suasana yang kondusif serta privasi yang terjaga.
“Kalau sekolah dibangun di kawasan ini, akses masuk harus dipisahkan. Jangan sampai aktivitas pendidikan formal bercampur dengan proses rehabilitasi sosial, karena itu bisa mengganggu fokus pembinaan anak-anak di PSBR,” tegasnya.
Komisi V DPRD Jabar berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memberikan perhatian serius terhadap program rehabilitasi sosial remaja. Dukungan anggaran dinilai perlu diperkuat, seiring dengan kebutuhan pembinaan remaja bermasalah yang justru cenderung meningkat.
Menurut Siti, optimalisasi fasilitas dan kebijakan yang tepat sasaran menjadi kunci agar PSBR Ciganjeng tetap mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam membina dan memulihkan kondisi sosial remaja di Jawa Barat.
