BANDUNG — Pembahasan APBD Perubahan 2026 Jawa Barat kini resmi bergulir di DPRD Jawa Barat usai penyampaian nota pengantar Gubernur pada Paripurna, Rabu (26/8).
Postur keuangan daerah tersebut menampilkan ketimpangan tajam, di mana target pendapatan daerah mengalami pemangkasan drastis, sementara alokasi belanja daerah justru terus membengkak hingga dibebani utang triliunan rupiah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan paparan resmi mengenai ikhtisar Rencana APBD Perubahan 2026 di hadapan para anggota dewan. Pihaknya mencatat target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merosot dari semula sebesar Rp30,12 triliun menjadi sebesar Rp27,85 triliun.
“Atau turun 7,52 persen,” kata Erwan Setiawan.
PAD dan Transfer Merosot Tajam
Penurunan target pendapatan daerah tersebut bersumber dari kemerosotan pada dua sektor utama penerimaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula ditargetkan sebesar Rp19,52 triliun dipangkas menjadi sebesar Rp17,95 triliun, berkurang sebesar Rp1,57 triliun atau turun 8,07 persen.
Kondisi serupa terjadi pada sektor Pendapatan Transfer yang semula berada di angka Rp10,57 triliun menyusut menjadi sebesar Rp9,88 triliun, berkurang sebesar Rp689,29 miliar atau turun 6,52 persen.
“Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berubah. Yakni sebesar Rp23,86 miliar,” kata Erwan Setiawan.
Belanja APBD Perubahan Membengkak di Tengah Defisit
Di tengah penurunan pundi-pundi penerimaan, alokasi belanja daerah justru tercatat mengalami pembengkakan. Total Belanja Daerah yang semula dipatok sebesar Rp29,83 triliun melonjak menjadi sebesar Rp30,82 triliun, bertambah sebesar Rp991,55 miliar atau naik 3,32 persen.
Lonjakan belanja ini tersebar pada sektor Belanja Operasi yang semula sebesar Rp18,40 triliun membengkak menjadi sebesar Rp18,96 triliun, atau bertambah sebesar Rp567,21 miliar (naik 3,08 persen). Selain itu, Belanja Modal yang semula dialokasikan sebesar Rp5,06 triliun melonjak menjadi sebesar Rp5,61 triliun.
“Bertambah sebesar Rp550,04 miliar atau naik 10,87 persen,” kata Erwan Setiawan.
Pinjaman Daerah Melonjak Ratusan Persen
Ketidakseimbangan antara penurunan pendapatan dan peningkatan belanja memaksa pergeseran ekstrem pada struktur Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan yang semula dialokasikan Rp380,82 miliar meroket menjadi sebesar Rp3,59 triliun, bertambah sebesar Rp3,21 triliun atau naik 841,77 persen.
Lonjakan dahsyat pada penerimaan pembiayaan ini dipicu oleh masuknya beban pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun yang pada anggaran murni sebelumnya tidak dianggarkan.
Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan justru mengalami koreksi dari semula sebesar Rp666,81 miliar dipangkas menjadi sebesar Rp616,81 miliar, berkurang Rp50 miliar rupiah atau turun 7,50 persen. Langkah pemangkasan pengeluaran ini terjadi akibat adanya penurunan kucuran dana segar daerah.
“Faktornya adalah berkurangnya rencana kucuran penyertaan modal ke BIJB Kertajati, dari Rp 100 miliar hanya Rp 50 miliar,” kata Erwan Setiawan. (chox)