BANDUNG – Sektor peternakan dan pertanian di daerah kerap terkendala masalah administratif yang membatasi akses masyarakat terhadap bantuan program pemerintah.

Persoalan kelembagaan dan pendataan yang belum optimal menjadi hambatan utama bagi pengembangan potensi ekonomi pedesaan.

Masalah Administrasi dan Pendataan Kelompok Peternakan

Temuan lapangan terkait ketimpangan pendataan tersebut terungkap saat kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Luragungtonggoh, Kabupaten Kuningan, Sabtu.

Sejumlah kelompok ternak di wilayah tersebut diketahui belum terdaftar secara optimal pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

Kondisi tersebut dipicu oleh keterbatasan literasi digital, minimnya pemerataan sosialisasi dari instansi terkait, hingga belum lengkapnya administrasi kelembagaan.

Akibatnya, kelompok peternak potensial kesulitan mengakses alokasi bantuan pemerintah berupa bibit ternak, pakan, serta fasilitas sarana pendukung peternakan.

“Persoalan pendataan ini perlu segera dibenahi karena berkaitan dengan peluang kelompok ternak memperoleh program pemerintah,” kata Ika Siti Rahmatika.

Validasi data kelembagaan menjadi syarat mutlak agar distribusi program dan bantuan sektor peternakan tepat sasaran. Pendampingan aktif dari petugas penyuluh di lapangan dinilai mendesak untuk menyelesaikan urusan administrasi para peternak.

“Jangan sampai kelompok yang memiliki potensi justru kesulitan mengakses bantuan hanya karena data kelembagaannya belum lengkap atau belum tervalidasi,” kata Ika Siti Rahmatika.

Tantangan Pascapanen dan Penguatan Rantai Ekonomi

Selain kendala pendataan peternakan, Desa Luragungtonggoh yang kaya akan potensi pertanian masih menghadapi tantangan besar pada tahap pengolahan pascapanen dan rantai pemasaran komoditas. Pengelolaan sektor ini dianggap belum menyentuh aspek hilirisasi secara maksimal.

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi panen semata. Kebijakan sektor pertanian harus dibangun terintegrasi dari hulu ke hilir dengan memperkuat pendampingan teknologi, penyediaan alat mesin pertanian, serta pembukaan akses kemitraan pasar yang adil.

Langkah penguatan rantai ekonomi dari produksi hingga pemasaran menjadi kunci utama dalam mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan para petani dan peternak di daerah.

“Petani jangan hanya didorong meningkatkan produksi, tetapi juga harus mendapatkan nilai tambah dari hasil yang mereka usahakan,” kata Ika Siti Rahmatika. (chox)