BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — Komisi III DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa kerja sama antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) dan PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bukan sekadar kabar baik, tetapi juga ujian besar bagi manajemen bandara. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah strategis yang membuka jalan bagi Kertajati Aerospace Park, proyek ambisius yang digadang menjadi sentra industri kedirgantaraan nasional.
Kerja sama ini menempatkan GMF dan BIJB sebagai pengelola kawasan terpadu seluas 84 hektare, dengan GMF bertindak sebagai anchor tenant yang akan menggerakkan seluruh ekosistem. Kawasan ini dirancang memiliki fasilitas MRO untuk pesawat komersial hingga pertahanan, workshop komponen dan mesin, pusat manufaktur, area pelatihan dan riset, hingga pusat bisnis yang langsung terhubung dengan infrastruktur bandara.
Di tengah euforia masuknya investor besar, DPRD Jabar menekankan bahwa pekerjaan berat justru baru dimulai.
Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Muhammad Romli, mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada tata kelola BIJB.
“Alhamdulillah, selamat untuk BIJB. Investor ini peluang besar, dan kami sudah mendapatkan penjelasan awal dari Pak Ronald. Tapi setelah kesepakatan diteken, BIJB harus membuktikan kemampuan manajemennya,” ujar Romli, Senin (17/11/2025).
Romli menegaskan bahwa kepercayaan investor adalah aset yang mudah hilang jika pengelolaan tidak profesional.
“BIJB harus menjaga kepercayaan itu. Profesionalisme sekarang bukan pilihan, tapi kewajiban,” tambahnya.
Tidak hanya itu, DPRD juga menyoroti aspek transparansi sebagai titik rawan yang perlu dikawal.
“Keterbukaan itu penting. Jangan sampai kurangnya transparansi justru menimbulkan kegelisahan bagi investor maupun publik,” tegasnya.
DPRD menilai Kertajati Aerospace Park berpotensi menjadi babak baru bagi kebangkitan Bandara Kertajati, namun hanya jika seluruh proses pengelolaan dijalankan secara akuntabel, jelas, dan terbuka.
