JAWA BARAT, MATAINVESTIGASI.COM -– Gelombang PHK yang kembali meningkat di berbagai daerah membuat perhatian Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, M. Lillah Sahrul Mubarok, tertuju pada satu hal yang selama ini jarang dibahas: dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Lillah, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu tidak boleh dilihat sebatas sebagai bagian dari program pemberian makanan bergizi. Ia menilai, dapur-dapur tersebut sebenarnya menyimpan potensi besar untuk menarik masuk kembali para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Dalam situasi ekonomi yang sedang berat, setiap peluang harus dimanfaatkan. Dapur pelayanan gizi ini bisa jadi tempat penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya mereka yang terdampak PHK,” tegasnya.
Ia menyebut banyaknya dapur MBG di Jabar harus dilihat sebagai aset sosial-ekonomi, bukan hanya fasilitas pelayanan. Jika dikelola dengan serius, dapur tersebut bisa membuka lapangan kerja baru yang stabil dan berbasis komunitas.
Lillah mengingatkan bahwa status Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Ia khawatir jumlah pengangguran sebenarnya lebih besar dibandingkan data resmi, karena banyak warga terdampak yang tidak tercatat.
Ia mendesak Pemprov Jabar memperbaiki tata kelola data ketenagakerjaan agar kebijakan yang diambil tidak sekadar merespons tren, tapi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau datanya nggak akurat, intervensinya pasti meleset. Kita butuh strategi yang betul-betul by data,” ujarnya.
Selain isu dapur MBG, Lillah juga menyoroti perkembangan kawasan industri di Kabupaten Subang yang mulai menarik banyak investor dan pabrik baru.
Baginya, momentum ini hanya akan terasa manfaatnya bila pendidikan vokasi dan BLK direvitalisasi total. Lulusan-lulusan Jabar, menurut dia, harus disiapkan untuk kebutuhan industri yang lebih modern dan spesifik.
“Industri baru masuk, tapi kalau SDM kita nggak siap, ya tetap saja nanti yang dipakai tenaga kerja dari luar. Ini jangan sampai kejadian,” katanya.
Menurut Lillah, kemitraan antara dunia industri dengan lembaga pelatihan harus diperkuat, termasuk penyelarasan kurikulum agar kompetensi lulusan sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam kondisi ekonomi global yang tak menentu, Lillah menilai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu perlindungan ekstra.
Ia mendorong pemerintah memberikan insentif, akses permodalan, dan regulasi yang ramah usaha agar sektor ini tetap mampu bertahan dan menyerap tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 berada di angka 6,77%, atau setara 1,78 juta orang.
Beberapa catatan penting:
• TPT Laki-laki: 6,92%
• TPT Perempuan: 6,51%
• Perkotaan: 7,19% (lebih tinggi dari desa: 4,92%)
• Pengangguran tertinggi: Lulusan SMK – 12,81% (meningkat dari periode sebelumnya)
Sementara itu, dari 27 kabupaten/kota:
– Tertinggi: Kabupaten Bekasi – 8,78%
– Terendah: Pangandaran – 1,91%
Sebanyak 16 daerah mengalami penurunan pengangguran, sedangkan 11 lainnya justru naik.
