BANDUNG, MATAINVESTIGASI.COM — DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan daerah agar tetap fokus pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana, yang menilai pembangunan harus diarahkan secara terukur untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat.
Salah satu fokus utama yang terus dikawal DPRD adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Encep mengungkapkan, alokasi anggaran infrastruktur Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dari sekitar Rp3,9 triliun menjadi hampir Rp4,9 triliun. Menurutnya, peningkatan tersebut tidak lepas dari peran DPRD dalam pembahasan dan pengawalan kebijakan anggaran agar pembangunan fisik tetap menjadi prioritas daerah.
DPRD menilai, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Akses jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, menurunkan biaya distribusi, serta membuka konektivitas antarwilayah. Hal ini dinilai krusial mengingat angka kemiskinan di Jawa Barat masih relatif tinggi dan membutuhkan intervensi kebijakan yang berdampak langsung.
Encep menjelaskan, kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan persoalan kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat memandang pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan menekan ketimpangan antarwilayah.
Di highlighted sektor kesehatan, DPRD Jawa Barat juga memberikan perhatian serius terhadap masih tingginya angka stunting. Encep mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan pemerintah, termasuk perluasan sasaran program gizi nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tidak hanya menyasar balita, tetapi juga pelajar hingga tingkat SMA serta ibu hamil.
Menurutnya, DPRD terus mendorong agar upaya penurunan stunting dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Stunting dipandang sebagai ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia karena berdampak pada kesehatan jangka panjang, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi penerus.
Selain itu, DPRD Jawa Barat juga mendorong percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) hingga 100 persen. Encep menegaskan, jaminan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ia menyebut, meskipun terjadi penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama DPRD tetap mengalokasikan anggaran kesehatan pada 2026.
Pada sektor pendidikan, DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan angka partisipasi sekolah hingga jenjang SMA dan SMK. Encep menyebut, pendirian sekolah baru, termasuk SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB), menjadi bagian dari kebijakan strategis yang terus dikawal DPRD sebagai kewenangan pemerintah provinsi.
DPRD juga menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan swasta yang selama ini menjadi tulang punggung layanan pendidikan di banyak daerah. Dukungan kebijakan dan alokasi APBD dinilai penting agar sekolah swasta tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Tak hanya itu, DPRD Jawa Barat turut menyoroti sektor ketahanan pangan sebagai pilar penting pembangunan daerah. Encep mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. DPRD menilai, optimalisasi tersebut membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan yang kuat agar tidak ada potensi lahan produktif yang terabaikan.
Menurut Encep, meskipun pemerintah pusat menargetkan swasembada pangan, peran pemerintah daerah bersama DPRD tetap krusial dalam menggerakkan potensi lokal dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor pangan diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan Jawa Barat secara berkelanjutan.
