BANDUNG – Kondisi Jalan Soekarno Hatta Bandung yang minim penerangan serta rawan aksi kriminalitas menjadi persoalan serius yang terus berulang. Minimnya sarana keselamatan jalan ini terbukti telah menelan korban jiwa dari masyarakat pengguna jalan.
Aspirasi Anggota DPRD Jawa Barat
Kondisi memprihatinkan tersebut diinterupsi langsung dalam rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 di Ruang Paripurna DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8).
Saat agenda persidangan nyaris ditutup, masalah penerangan dan fasilitas penyeberangan jalan nasional ini ditegaskan secara mendesak.
Penerangan di sepanjang jalur tersebut dinilai amat minim hingga memicu berbagai aksi kejahatan jalanan. Selain masalah lampu jalan, ketiadaan lampu lalu lintas dan sarana penyeberangan yang memadai turut memperpanjang daftar kecelakaan fatal.
“Sehingga di sana beberapa kali terjadi pembegalan. Kemudian juga lampu lalu lintas sangat minim sekali. Terakhir dua pesepeda wafat di Jalan Soekarno-Hatta, ini memprihatinkan,” kata Tedy Rusmawan.
Persoalan lain yang belum terselesaikan di lokasi tersebut adalah ketersediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Akses penyeberangan bagi warga dan pelajar di kawasan sekitar nyaris tidak tersedia, sehingga memicu tingginya risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kemudian juga ada keluhan di sana permintaan JPO. Karena di sana ada beberapa SMA di sana dan sering terjadi kecelakaan,” kata Tedy Rusmawan.
Tanggapan Gubernur Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan tanggapan langsung terkait penanganan aset jalan tersebut. Pengelolaan rute tersebut sempat terkendala kewenangan pusat, sehingga pemerintah daerah sebelumnya mengirimkan surat resmi ke kementerian agar pengelolaan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung.
Langkah pengambilalihan aset kini dialihkan ke tingkat provinsi guna mempercepat penanganan teknis di lapangan. Koordinasi dinas terkait langsung diinstruksikan untuk menyusun permohonan baru penyerahan kewenangan.
“Nah tetapi kalau memang ini juga ada keterlambatan dan karena menyangkut aspek strategis saya hari ini juga akan meminta kepada Kepala Dinas untuk bikin surat lagi agar itu juga diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.
Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dipastikan berjalan dalam waktu singkat untuk mengantisipasi bahaya di sepanjang jalur utama tersebut. Pemprov Jabar menargetkan seluruh titik jalan yang minim cahaya akan terpasang instalasi penerangan dalam kurun waktu satu bulan.
“Sebulan ini seluruh Jalan Soekarno-Hatta semuanya akan terpasang PJU,” kata Dedi Mulyadi.
Pembangunan fasilitas JPO juga bakal direalisasikan tahun ini melalui skema kolaborasi pendanaan bersama pihak perbankan daerah. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan para penyeberang jalan dan pelajar di kawasan Soekarno Hatta.
“Bisa meminta dana kerjasama dengan BJB, ada tulisan BJB-nya di JPO. Tahun ini kami lakukan karena itu menyangkut keselamatan,” kata Dedi Mulyadi. (chox)