Lewati ke konten
Bandung, Matainvesgigasi.com – Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo baru dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ganjar dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan kasus gratifikasi, Rabu (06/03).
Ganjar Pranowo dilaporkan kasusnya diduga terkait dengan kasus gratifikasi bersama mantan Direktur Bank Jateng.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai bahwa kasus tersebut melibatkan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Soal pelaporan Ganjar, cuitan Fahri Hamzah terkait dengan capres yang bakal dipenjarakan viral lagi. Pada unggahannya di bulan Januari lalu, Fahri Hamzah menyebut bahwa ada calon tersangka usai kalah satu putaran.
“Daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan: “siapa calon yg jadi tersangka setelah kalah sekali putaran?” tulisnya di akun X.
Kala itu Ganjar sempat menanggapi cuitan Fahri Hamzah. Saat berkunjung ke Nganjuk, Jawa Timur, Ganjar menyebut bahwa pihaknya tak takut pada tekanan semacam itu.
Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim merespons kabar dilaporkannya Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Ganjar dituding menerima gratifikasi yang melibatkan jajaran direksi Bank Jateng.
“Kami melihat ini suatu gerakan politik, ya bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan. Ini terlihat dalam tanda kutip, sangat kebetulan ketika pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket, kemudian terjadilah laporan seperti ini,” kata Chico Selasa (5/3) dikutip dari jawapos.
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menegaskan, saat ini dugaan kecurangan Pemilu 2024 banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak. Maka itu, ia menilai adanya laporan tersebut merupakan suatu bentuk ketidaksukaan kepada Ganjar Pranowo.
“Penilaian dari kami, ini dugaan kami ini adalah adanya ketidaksukaan dari berbagai pihak dengan kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik dengan melaporkan Bank Jateng dan kemudian berimbasnya suatu magnetifitas dengan pak Ganjar,” tegas Chico.
Padahal, kata dia, laporan tersebut bertolak belakang dengan fungsi IPW sendiri. Ia menyebut, laporan yang dilayangkan IPW ke KPK seperti dipaksakan.
“Ini suatu hal yang kami lihat dipaksakan, apalagi kalau kita lihat dari laman resmi IPW, fungsi-fungsinya dia beberkan disana. Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK,” cetusnya.
KPK pun membenarkan menerima laporan dugaan korupsi dari Indonesia Police Watch (IPW) terkait dugaan gratifikasi atau suap di lingkungan BPD Jawa Tengah (Bank Jateng). Pelaporan itu menyeret calon presiden (capres) nomor urut 3 yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Utama BPD Jateng periode 2013-2023 berinisial S.
“Setelah kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud, diterima oleh KPK,” ucap kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/3).
Ali mengutarakan, pihaknya akan menelaah laporan tersebut. Hal itu sebagai bentuk tindaklanjut dari setiap pelaporan yang diterima KPK. “Tentu berikutnya segera kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi, telaahan, bentuk koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan,” ujar Ali.
Ali berujar, penelaahan itu dilakukan dalam rangka memastikan apakah pelaporan tersebut terdapat dugaan korupsi, yang didasarkan pada bukti-bukti atau tidak.
“Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telaah lebih dahulu, tentu ini pengaduan ini kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, Kedeputian Informasi dan Data, sehingga nanti dipastikan apakah syarat-syarat dari laporan masyarakat terpenuhi sebagaimana ketentuan atau tidak,” ujar Ali.
Menurut Ali, apabila ditemukan bukti dugaan korupsi dari pelaporan itu, lembaga antirasuah akan berkordinasi dengan pihak pelapor dalam hal ini Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.
“Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan informasi data dan lanjutan dengan koordinasi dengan pihak pelapornya. Dan ini juga dilakukan sebagaimana laporan masyarakat lainnya yang masuk ke KPK, pasti juga dilakukan hal yang sama, nanti perkembangannya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut,” tegas Ali.
Sementara itu, dalam laporannya, Sugeng menjelaskan melaporkan dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau suap berupa penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023. “Jumlahnya lebih dari Rp 100 miliar,” ucap Sugeng.
Sugeng menjelaskan, Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke sejumlah pihak.
“Cashback 16 persen itu dialokasikan 3 pihak. Lima persen untuk operasional Bank Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” ungkap Sugeng.
Ganjar Pranowo sempat buka suara terkait dirinya yang dilaporkan ke KPK oleh IPW. Politikus PDIP itu dengan tegas membantah tuduhan yang dilayangkan IPW.
“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia (IPW) tuduhkan,” ucap Ganjar saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2024).
Diketahui, IPW melaporkan Ganjar bersama mantan Direktur Bank Jawa Tengah (Jateng) berinisial S, atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut nilai dugaan gratifikasi melibatkan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah itu mencapai Rp100 miliar. (Red)
