Lewati ke konten
Bandung, Matainvestigasi.com – DPP LSM PMPR Indonesia Menggelar PODCAST didepan Kantor Walikota Bandung , sebanyak 15 Orang anggota LSM PMPR Indonesia menyuarakan Tentang Reklame tidak berizin di Kota Bandung selasa kemarin, Rabu (03/05).
Anggi Dermawan M.Pd Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia bersama 14 Rekannya menggelar Podcast didepan Kantor Walikota , dalam Kesempatan itu dia menyampaikan beberapa Hal :
1. Mendukung PLH Walikota Bandung untuk menindak Atau menertibkan Reklame tak berizin di Kota Bandung.
2. Mempertanyakan 132 Reklame tak berizin yang ada di Kota Bandung sesuai temuan LHP BPK (Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia ) untuk Kota Bandung Tahun 2021.
3. Mendesak PLH Walikota Bandung untuk memanggil Kepala Dinas dan Mantan Kepala Dinas terkait yang berhubungan atau berkaitan dengan Izin Reklame.
4. Meminta Inspektorat untuk mengaudit Dinas Pajak Kota Bandung terkait menjamurnya Reklame yang tidak masuk WP (Wajib Pajak ) di Kota Bandung.
Dalam Hal ini Anggi menyampaikan bahwa dirinya mendukung PLH Walikota Bandung dalam menertibkan reklame tak berizin Hal ini karna sudah on the track atau sesuai denga Peraturan Daerah Kota Bandung No.02 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, “Ujar Anggi Dermawan M.Pd ( Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia)
Dalam Podcast tersebut Anggi juga menyampaikan bahwa Dampak menjamurnya Reklame di Kota Bandung yaitu salah satunya ada reklame yang roboh dan menimpa warga sehingga menyebabkan cacat permanen Hal ini harus menjadi sikap yang tegas dari Pemkot Bandung Ujar Anggi.
Ia Juga mengatakan bahwa silahkan para pengusaha Reklame untuk mengurus izin Reklame supaya Reklame yang ada di Kota Bandung mengantongi izin dan masuk WP (Wajib Pajak ) artinya menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
Maka dari itu Dinas terkait wajib memfasilitasi dan memberikan izin jika semuanya sudah sesuai PERDA dan Perwal, “pungkasnya.
Ditemu Terpisah Kang Rohimat/Joker Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia Juga menyampaikan bahwa PMPRI akan mendukung Pemkot dalam penyelesaian masalah Reklame tak berizin di Kota Bandung dan juga menindak para Pejabat yang Nakal dalam izin Reklame atau Izin Abu Abu yang artinya, saya yakin ada oknum pejabat yang terlibat dalam berdirinya reklame reklame tak berizin di Kota Bandung dan itu Saya meminta PLH Walikota Bandung untuk segera menindaklanjuti Hal tersebut, “tutup Joker.
